ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KONTAS FLORES TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

  1. Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kontas Flores Timur, dibuat untuk melengkapi dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Organisasi Kontas Flores Timur ;
  2. Untuk melengkapi dan atau menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga disesuaikan dengan perkembangan Organisasi Kontas Flores Timur, hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diatur lebih lanjut oleh DPP Kontas Flores Timur.

BAB II
KEANGGOTAAN
PASAL 2
KLASIFIKASI ANGGOTA

Klasifikasi Keanggotaan :

  1. Anggota adalah semua warga negara dan/atau anak bangsa yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur baik karena hubungan darah maupun perkawinan yang terdaftar dalam buku keanggotaan organisasi ;
  2. Anggota Tidak Tetap adalah warga negara dan/atau anak yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur baik karena hubungan darah maupun perkawinan yang terdaftar dalam buku keanggotaan organisasi namun tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota dan atau tidak lagi terlibat dalam kegiatan – kegiatan organisasi ;
  3. Anggota Luar Biasa adalah pengakuan keanggotaan organisasi yang diberikan kepada perorangan yang tidak berasal dari wilayah Flores Timur tetapi dianggap memiliki jasa dan kontribusi dalam pengembangan organisasi Kontas dan dicatat dalam buku keanggotaan organisasi ;
  4. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai anggota organisasi karena penghargaannya dalam pengembangan nilai – nilai budaya dan adat di Kabupaten Flores Timur dan dicatat dalam buku keanggotaan organisasi.

PASAL 3
IDENTITAS ANGGOTA

  1. Setiap anggota organisasi baik anggota tetap, anggota luar biasa maupun anggota kehormatan ditandai dengan Kartu Anggota ;
  2. Kartu anggota dikeluarkan oleh organisasi Kontas atas dasar pertimbangan dan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 4
KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Setiap anggota berkewajiban mentaati dan tunduk terhadap ketentuan perundang – undangan terkait organisasi kemasyarakatan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  2. Setiap anggota wajib tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;
  3. Setiap anggota berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
  4. Setiap anggota wajib membayar iuran keanggotaan ;
  5. Ketentuan mengenai besaran iuran keanggotan diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 5
HAK ANGGOTA

  1. Setiap anggota, baik anggota tetap, anggota tidak tetap, anggota luar biasa maupun anggota kehormatan berhak mendapatkan perlakuan sama ;
  2. Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada butir (1) berhak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis ;
  3. Setiap anggota tetap berhak untuk memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus organisasi Kontas Flores Timur ;
  4. Setiap anggota berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari organisasi atas setiap tindakan yang mengatas namakan organisai Kontas Flores Timur.

PASAL 6
SYARAT KEANGGOTAAN

  1. Syarat – syarat menjadi anggota Organisasi Kontas Flores Timur :
    Setiap warga Negara Republik Indonesia yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, baik warga asli maupun keturunan ;
  2. Setiap orang yang telah berusia serendah – rendahnya 17 (Tujuh belas) tahun atau telah memiliki KTP ;
  3. Beragama Katolik
  4. Tidak sedang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana.

PASAL 7
PENGESAHAN ANGGOTA

Calon anggota dinyatakan sebagai anggota Organisasi Kontas Flores Timur apabila :

  1. Telah mengisi formulir pendaftaran anggota yang disediakan oleh Sekretariat di Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah tempat mendaftar ;
  2. Menyerahkan formulir pendaftaran beserta foto kopi kartu tanda penduduk kepada Sekretariat di Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah tempat mendaftar ;
  3. Pengesahan anggota menjadi kewenangan masing – masing wilayah/ daerah dengan pemberian nomor anggota sebagai identitas anggota.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

  1. Meninggal dunia atau mengundurkan diri dari Organisasi
  2. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Organisasi Kontas Flores Timur ;
  3. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Organisasi Kontas Flores Timur ;
  4. Terlibat dalam tindak pidana narkotika, teroris, dan kejahatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan Republik Indonesia ;
  5. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 9
SANKSI

Sanksi diberikan kepada anggota apabila :

  1. Tidak mentaati ketentuan yang ada pada AD/ART Organisasi Kontas Flores Timur ;
  2. Mencemarkan nama baik Organisasi Kontas Flores Timur ;
  3. Pengurus akan memberikan sanksi melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :
    a. Peringatan lisan ;
    b. Pemberhentian sementara secara tertulis ;
    c. Pemberhentian tetap secara tertulis.
  4. Setiap anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat.

BAB III
PENGURUS
PASAL 10

Kepengurusan :

  1. Kepengurusan inti atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kontas Flores Timur berada di Ibukota Negara Republik Indonesia ;
  2. Kepengurusan inti terdiri dari serorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum ;
  3. Kepengurusan dimaksud butir (b) di atas, dipilih melalui Rapat Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat ;
  4. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus inti dibantu oleh ketua – ketua bidang dan Dewan Pakar yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum ;
  5. Masa waktu kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa periode kepengurusan berikutnya ;
  6. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat diberhentikan dan/atau diminta mengundurkan diri apabila telah berstatus tersangka karena diduga melakukan pelanggaran hukum ;
  7. Selama kepengurusan DPP kosong/lowong sebagaimana dimaksud butir (6) maka Rapat Dewan Pimpinan Pusat dapat menentukan seorang pelaksana harian yang memiliki kewenangan yang sama sampai masa kepengurusan berakhir.

PASAL 11
PERSYARATAN UMUM KETUA DEWAN PIMPINAN (PUSAT,WILAYAH DAN DAERAH)

  1. Terdaftar sebagai anggota tetap Organisasi
  2. Telah aktif sebagai anggota sekurang-kurangnya selama 1 tahun
  3. Berusia minimal 25 tahun
  4. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat
  5. Sehat jasmani dan rohani ;
  6. Cakap, berdedikasi dan memiliki pengalaman dalam berorganisasi ;
  7. Bersedia, taat dan tunduk pada AD/ART Organisasi Kontas Flores Timur dan sanggup melaksanakan keputusan – keputusan organisasi ;
  8. Tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum pidana

PASAL 12
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Ketua Umum :
    a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan Organisasi Kontas Flores Timur ;
    b. Mengkoordinasi organisasi agar dapat berjalan dengan baik ;
    c. Mengkoordinasikan kinerja setiap bidang – bidangnya.
  2. Wakil Ketua Umum :
    a. Menggantikan peran Ketua Umum dalam setiap kegiatan apabila Ketua Umum berhalangan dan atau sakit ;
    b. Bersama Ketua Umum mengkoordinasi organisasi agar dapat berjalan dengan baik.
  3. Sekretaris Jenderal (Sekjen) :
    a. Mendampingi Ketua Umum dalam segala aspek kegiatan Organisasi ;
    b. Mengkoordinasikan segala kegiatan korespondensi organisasi dari pusat sampai dengan ke daerah – daerah ;
    c. Membawahi sekretaris dan bertanggung jawab atas tugas kesekretariatan.
  4. Bendahara Umum :
    a. Mengelola kekayaan dan aset organisasi ;
    b. Menyimpan dan mengeluarkan uang organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi ;
    c. Membukukan segala pengeluaran dan penerimaan baik pada rekening organisasi maupun kas kecil serta mencatat semuat harta organisasi ;
    d. Membuat laporan keuangan dan membukukan keuangan iuran wajib, sukarela dan sumbangan terkait dengan organisasi ;
    e. Bertanggung jawab terhadap seluruh keuangan dan mutasi keuangan organisasi;
    f. Menyiapkan laporan evaluasi akhir dan pertanggung jawaban keuangan organisasi pada musyawarah umum.
  5. Bidang – bidang :
    Membantu Ketua Umum menjalankan setiap kegiatan bidangnya sesuai dengan uraian tugas yang diberikan.
  6. Dewan Pakar :
    Memberikan masukan dan pendapat kepada bidang – bidang terkait sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk kebaikan dan kemajuan organisasi.

PASAL 13
PERGANTIAN PENGURUS

  1.  Apabila Ketua Umum/Ketua Wilayah berhalangan sementara maka digantikan oleh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua Wilayah dan apabila Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua Wilayah juga berhalangan sementara maka pimpinan organisasi dijalankan secara kolektif oleh Sekretaris Jenderal/Sekretraris, Bendahara serta Pengurus lainnya jika ada ;
  2. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum sampai dengan Musyawarah Umum berikutnya. Apabila Wakil Ketua Umum juga berhalangan tetap maka harus diadakan Musyawarah Umum Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru ;
  3. Apabila Ketua Wilayah berhalangan tetap maka digantikan oleh Wakil Ketua Wilayah dan apabila Wakil Ketua Wilayah juga berhalangan tetap maka dipilih Ketua wilayah yang baru secara musyawarah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Jabatan Ketua Umum/Ketua Wilayah hilang apabila :
    a. Habis masa jabatannya ;
    b. Berhalangan tetap;
    c. Telah berstatus tersangka dalam suatu perkara Pidana.
  5. Ketua Umum/Ketua Wilayah berhalangan tetap apabila :
    a. Status keanggotaannya hilang ;
    b. Menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari jabatan Ketua kepada Rapat Pimpinan ;
    c. Ditarik mandatnya dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Anggota.

BAB IV
BENTUK MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI
PASAL 14
BENTUK MUSYAWARAH ORGANISASI

  1. Musyawarah Umum adalah musyawarah yang diadakan setiap 4 (Empat) tahun sekali untuk memilih kepengurusan yang baru dan menetapkan arah kebijakan organisasi 4 (Empat) tahun ke depan ;
  2. Musyawarah Umum Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan karena suatu keadaaan luar biasa terkait keberlangsungan organisasi ;
  3. Musyawarah wilayah adalah musyawarah yang diadakan di tingkat wilayah oleh Dewan Pimpinan Wilayah ;
  4. Musyawarah daerah adalah musyawarah yang diadakan di tingkat daerah oleh Dewan Pimpinan Daerah ;
  5. Musyawarah Basis KFT adalah musyawarah yang diadakan di tingkat cabang/Kecamatan atau Paroki oleh Dewan Pimpinan Cabang/ Paroki ;

PASAL 15
RAPAT ORGANISASI

  1. Rapat Pleno Organisasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh unsur – unsur pimpinan DPP, DPW, DPD, BASIS KFT , Dewan Pakar dan Moderator Nasional;
  2. Rapat Kerja Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus harian organisasi 1 Bulan sekali ;
  3. Rapat Khusus
  4. Rapat umum bulanan adalah rapat pengurus dan anggota terbuka diadakan 3 (Tiga) bulan sekali.

BAB V
DEWAN PIMPINAN ORGANISASI
PASAL 16
DEWAN PIMPINAN PUSAT

  1. Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat yaitu :
    a. Telah mengikuti pengkaderan di tingkat pusat ;
    b. Melaksanakan azas dan tujuan organisasi ;
    c. Telah terbukti komitmennya terhadap langakah dan perjuangan organisasi ;
    d. Berpegang teguh dan memiliki komitmen kepada nilai – nilai moral, adil dan bijaksana.
  2. Wewenang dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat, yaitu :
    a. Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk kepengurusan struktural yang ada di bawahnya untuk disahkan menjadi program Kontas ;
    b. Mengajukan rancangan perubahan AD/ART ;
    c. Menerima iuran, hibah, sumbangan dan dana sukarela yang sah dan legal ;
    d. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi kepengurusan di bawahnya (Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah) ;
    e. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah ;
    f. Mengawasi dan mengevaluasi program kerja DPW dan DPD ;
    g. Melaksanakan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Umum ;
    h. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah maupun aturan organisasi lainnya ;
    i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan perserta musyawarah umum.

PASAL 17
DEWAN PIMPINAN WILAYAH

  1. Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah yaitu :
    a. Telah mengikuti pengkaderan tingkat wilayah ;
    b. Melaksanakan azas dan tujuan organisasi ;
    c. Telah terbukti komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi ;
    d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai – nilai moral, adil dan bijaksana.
  2. Tugas Dewan Pimpinan Wilayah :
    a. Menyusun program dan anggaran tahunan wilayah yang kemudian disahkan sebagai program organisasi ;
    b. Melalui koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menerima bantuan berupa barang atau benda yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha serta tidak diperkenankan menerima bantuan atau sumbangan berupa uang, semua bantuan dan sumbangan berupa uang hanya dapat melalui rekening resmi organisasi Kontas yang ada di pusat dan dikelola oleh DPP ;
    c. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun untuk dilaporkan ke DPP ;
    d. Melalui koordinasi dan persetujuan dari DPP dapat membentuk dan mensahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ;
    e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ;
    f. Melaksanakan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah wilayah dan keputusan wilayah ;
    g. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, musyawarah umum, musyawarah wilayah dan aturan organisasi lainnya ;
    h. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban di hadapan peserta musyawarah wilayah ;
    i. Mengadakan Musyawarah Wilayah sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 18
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

  1. Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah yaitu :
    a. Telah mengikuti pengkaderan tingkat daerah ;
    b. Melaksanakan azas dan tujuan organisasi ;
    c. Telah terbukti komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di daerah ;
    d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai – nilai moral, adil dan bijaksana.
  2. Tugas Dewan Pimpinan Daerah :
    a. Menyusun program anggaran daerah untuk kemudian disahkan menjadi program organisasi
    b. Melalui koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dapat menerima bantuan berupa barang atau benda yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha serta tidak diperkenankan menerima bantuan atau sumbangan berupa uang, semua bantuan dan sumbangan berupa uang hanya dapat melalui rekening resmi organisasi Kontas Flores Timur yang ada di pusat dan dikelola oleh DPP ;
    c. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun untuk dilaporkan kepada DPW ;
    d. Melalui koordinasi dan persetujuan dari DPW dapat membentuk dan mensahkan kepengurusan Basis KFT ditingkat Kecamatan atau Paroki dengan tembusan DPP ;
    e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Basis KFT ditingkat Kecamatan/Paroki ;
    f. Melaksanakan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan keputusan daerah ;
    g. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat daerah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, musyawarah umum, musyawarah daerah dan atau organisasi lainnya ;
    h. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban di hadapan peserta musyawarah daerah ;
    i. Mengadakan Musyawarah Daerah sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 19
DEWAN PIMPINAN BASIS KFT

  1. Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan basis KFT yaitu :
    a. Telah mengikuti pengkaderan tingkat dasar ;
    b. Melaksanakan azas dan tujuan organisasi ;
    c. Telah terbukti komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di daerah ;
    d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai – nilai moral, adil dan bijaksana.
  2. Tugas Dewan Pimpinan Basis KFT :
    a. Menyusun program tahun anggaran tingkat cabang/Kecamatan atau Paroki untuk kemudian disahkan menjadi program organisasi ;
    b. Melalui koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat menerima bantuan berupa barang atau benda yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha serta tidak diperkenankan menerima bantuan atau sumbangan berupa uang, semua bantuan dan sumbangan berupa uang hanya dapat melalui rekening resmi organisasi Kontas Flores Timur yang ada di pusat dan dikelola oleh DPP ;
    c. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun ; dan dilaporkan ke DPD tembusan ke DPP
    d. Melaksanakan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang/Paroki dan keputusan Basis KFT/ paroki ;
    e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat cabang /paroki sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, musyawarah umum, musyawarah daerah dan atau organisasi lainnya ;
    f. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban di hadapan peserta musyawarah cabang / Basis KFT ;
    g. Mengadakan Musyawarah Cabang / paroki sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
SANKSI/HUKUMAN
PASAL 20

  1. Sanksi akan diberikan kepada pengurus inti organisasi apabila ;
    a. Terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindakan asusila serta melanggar etika dan norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat ;
    b. Terbukti melakukan makar terhadap organisasi Kontas Flores Timur ;
    c. Menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang diberikan untuk kepentingan pribadi ;
    d. Tidak melaksanakan uraian tugas atau tidak bertanggung jawab dengan tugasnya ;
    e. Tidak mengikuti rapat komunitas selam 3 (tiga) kali berturut – turut tanpa alasan yang kuat ;
    f. Tidak melaksanakan AD dan ART Organisasi Flores Timur.
  2. Sanksi diberikan kepada anggota organisasi non pengurus apabila :
    a. Terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindakan asusila serta melanggar etika dan norma yang hidup dalam masyarakat ;
    b. Terbukti melakukan makar terhadap komunitas ;
    c. Tidak melaksanakan/menghormati hasil pertemuan yang final ;
    d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota tanpa alasan yang kuat.
  3. Sanksi yang diberikan untuk ayat (2) butir (a) dan (b) di atas berupa pemberhentian dari keanggotaan dari organisasi. Sedangkan untuk butir (c) sampai dengan (f) adalah berupa peringatan secara lisan dan tertulis I dan II, bila peringatan ini tidak diindahkan maka dapat diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan.
  4. Pemberhentian Pengurus organisasi melalui keputusan surat keputusan DPP sedangkan pemberhentian anggota organisasi melalui Dewan pengurus di wilayah atau cabang masing masing

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
PASAL 21
KEUANGAN

  1. Sumber keuangan organisasi Kontas Flores Timur terdiri dari :
    a. Iuran wajib anggota ;
    b. Sumbangan sukarela baik dari anggota maupun dari pengurus ;
    c. Kegiatan usaha kreatif ;
    d. Proposal kegiatan/acara ;
    e. Sumbangan pihak ke tiga atau donasi ;
    f. Sisa Hasil Usaha.
  2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan sesuai dengan tingkatannya ;
  3. Pada akhir masa bakti pengurus, seluruh sumber keuangan organisasi wajib dipertangung jawabkan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada Musyawarah Umum, oleh Dewan Pimpinan Wilayah pada Musyawarah Wilayah
  4. Tahun buku keuangan Organisasi Kontas Flores Timur adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya ;
  5. Ketentuan mengenai sumber keuangan dan pengelolaan keuangan organisasi secara terperinci diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

PASAL 22

 

  1. Dana/Kas Organisasi dapat digunakan untuk kegiatan Organisasi ataupun sosial yang diakui :
  2. Dalam hal pencairan dana organisasi Kontas Flores Timur, maka yang bersangkutan harus meminta surat pengantar dari Ketua Umum/Ketua, dan apabila ketua umum/ketua berhalangan dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua Umum (DPP) atau sekretaris (DPP, DPW, DPD, DPC/Paroki) setalah melakukan koordinasi dengan ketua ;
  3. Bendahara wajib menanyakan secara jelas keperluan keuangan terserbut. Dan dalam pencairannya hanya boleh dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari ketua organisasi berupa surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Ketuan Umum atau wakil ketua umum (DPP) atau Ketua/Sekretaris untuk daerah dan telah melakukan konfirmasi secara lisan dengan ketua umum (DPP)/Ketua (DPW, DPD, DPC/Paroki) Organisasi ;
  4. Setiap uang yang masuk ke Kas Organisasi dicatat oleh Bendahara dan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan rutin pada rapat pengurus organisasi ;
  5. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan organisasi secara terperinci diatur lebih lanjut dalam peraturan organisas

PASAL 23
KEKAYAAN

  1. Seluruh sumber keuangan Organisasi Kontas Flores Timur sebagaimana dimaskud dalam Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini di semua tingkatan struktural organisasi adalah merupakan kekayaan organisasi ;
  2. Kekayaan organisasi wajib dicatat dalam buku yang khusus diadakan untuk itu dan selalu tercatat tentang keluar masuk nya uang organisasi ;
  3. Kekayaan yang dimiliki oleh DPP dalam bentuk uang harus tercatat dalam rekening tersendiri atas nama DPP yang ditandatangani bersama oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara DPP pada Bank yang ditunjuk ;
  4. Setiap penarikan cek/giro atau keuangan lainnya dari rekening DPP, ditanda tangani oleh 2 orang dari 3 pejabat tersebut pada ayat (2) Pasal ini, selanjutnya hal ini dicatat dan dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan tahunan organisasi ;
  5. Harta kekayaan baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah /Daerah/Cabang atau Paroki adalah milik organisasi Kontas Flores Timur ;
  6. Setiap pembelian dan atau penjualan aset harus berdasarkan pada keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
LAPORAN KEGIATAN SERTA PERTANGGUNG JAWABAN
PASAL 24

  1. Setiap mengadakan kegiatan baik yang sifatnya sosial dan kegiatan lainnya wajib dibentuk panitia pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan dibubarkan setelah pertanggung jawabannya disetujui oleh pengurus ;
  2. Dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan opersional pendanaannya dimungkinkan untuk mencari sponsor ;
  3. Laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus dilaporkan ke forum rapat pengurus ;
  4. Laporan kegiatan yang dengan atau tanpa biaya harus segera dilaporkan setelah kegiatan berakhir paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir ;
  5. Semua kegiatan dipertanggung jawabkan di depan forum oleh ketua panitia kegiatan dan didampingi oleh Ketua Organisasi

BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI
PASAL 25

  1. Kop surat, stempel dan kartu tanda anggota dan atribut organisasi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kontas Flores Timur ;
  2. Atribut organisasi Kontas Flores Timur adalah sebagai berikut :
    a. Kartu Tanda Anggota ;
    b. Baju/Seragam/Pakaian Dinas Kontas Flores Timur ;
    c. Sticker-sticker, spanduk dan Banner Kontas Flores Timur ;
    d. Pataka/Logo
  3. Penggunaan, perubahan, pengurangan dan penambahan atribut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kontas Flores Timur.

BAB X
TAMBAHAN
PASAL 26

  1. Organisasi Kontas Flores Timur dapat bekerja sama dengan segenap unsur masyarakat selama tidak dirugikan dan tidak merugikan dalam hal apapun ;
  2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Umum Luar Biasa Organisasi ;
  3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota musyawarah umum luar biasa Organisasi Kontas Flores Timur.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi Kontas Flores Timur.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 – September 2018

Philipus Ernastin Riberu                                                                                        Paulus Nama Ama
Ketua Umum                                                                                                             Wakil Ketua Umum

Hilarius BC Da Silva                                                                                                   J. Adelheid Sinagula
Sekretaris Jenderal                                                                                                    Bendahara Umum